Article
Analisis Dampak Refocusing Terhadap Kinerja Anggaran Pada Lingkup Satker Polda Sultra Tahun Anggaran 2019 – 2021
JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan), Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 31–40
Abstrak
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak refocusing anggaran terhadap kinerja Satker Polda Sultra periode tahun 2019 – tahun 2021. Dengan adanya penghematan atau refocusing tentunya berdampak pada kinerja anggaran di lingkup satker di Polda Sultra karena banyaknya program-program kerja yang ditunda dikarenakan pengurangan anggaran atau ditekannya anggaran pada setiap pos-pos belanja Polda Sultra. Pendekatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Variabel independen pada penelitian ini memiliki tiga kategori. Oleh karena itu, dilakukan pengujian dengan metode uji beda untuk tiga sampel berpasangan (paired sample t-test). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari satker Itwasda Polda Sultra. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja anggaran sebelum dan sesudah refocusing, capaian kinerja lebih baik pada saat tahun 2021 setelah terjadinya refocusing anggaran, yang berarti bahwa dengan adanya refocusing anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja keuangan Satker di Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dampak refocusing terhadap pencapaian kinerja berpengaruh signifikan atas pelaksanaan program kegiatan berjalan dengan baik dan pencapaian kinerja anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan sesuai target RENJA tahun 2021 dengan nilai AKIP rata-rata 75,65 dengan predikat BB atau sangat baik. Dimana, sebelum dilakukan refocusing anggaran tahun 2019 nilai rata-rata AKIP satker Polda Sultra sebesar 66,8 dengan predikat B atau baik dan tahun 2020 nilai rata-rata sebesar 68,10 dengan predikat B. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Polda Sultra memberikan gambaran bahwa keberhasilan kinerja anggaran lingkup satker Polda Sultra secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat sebagai bagian integral dari pembaharuan reformasi dan birokrasi Polri.