Tinjauan Pengalihan Kewenangan Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membawa dampak yang sangat besar bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) antara lain status kepegawaian dan kesejahteraan yang semula kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain jumlah pelaksana yang memadai dan kompetensi sesuai, ketersediaan anggaran yang memadai, ketersediaan peralatan dan teknologi yang mendukung namun karena rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang besar dalam pelayanan administrasi pengelolaan GTT dan PTT belum optimal. Kata kunci : Desentralisasi Pendidikan, Pengalihan kewenangan, GTT, PTT