Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Pada Perseroan Terbatas Jagad Raya Tama)
Vol. 2 No. 1 2020 DOI 10.33772/holresch.v2i1.10296
Halu Oleo Legal Research
Artikel (291)
Cari di jurnal ini →Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Kasus Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi
Vol. 1 No. 3 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i3.10361
Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme
Vol. 1 No. 3 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i3.10197
Analisis Hukum Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Vol. 1 No. 3 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i3.9876
Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
Vol. 1 No. 3 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i3.9874
Analisis Hukum Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Vol. 1 No. 3 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i3.9788
Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Vol. 1 No. 3 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i3.9247
Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Apoteker dalam Malapraktik Kefarmasian
Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.7529
Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.7108
Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.7208
Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah
Vol. 1 No. 1 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i1.6148
Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi)
Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.6390
Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka
Vol. 1 No. 1 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i1.6070
Disparitas Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS/ TPK/2016/PN.KDI dan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI)
Vol. 1 No. 1 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i1.5989
Formulasi Kebijakan Hukum Pidana tentang Rehabilitas dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.6209
Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Vol. 1 No. 1 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i1.6149
Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik
Vol. 1 No. 1 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i1.6137
Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Vol. 1 No. 1 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i1.6123
Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/TUN/2014 Terhadap Izin Kuasa Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara
Vol. 1 No. 1 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i1.6317
Konstitusionalitas Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur
Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.7149