PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAA PEMERINTAH, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

Abstrak

Dengan berlakunya pasal 1 ayat 6, Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bunyinya “Otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Repoblik Indonesia. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Didesa Linsowu Kecamatan Kulisusu? Dan faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu?Hasil penelitian pelaksanaan fungsi BPD Desa Linsowu dalam pemerintahan yakni BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk peraturan Desa, fungsi lain ialah pembentukan panitia pemilhan Desa dan bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, Fungsi lainya pelaksanaan fungsi pembangunan dengan membentuk peraturan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari fungsi aspirasi yang kemudian fungsi aspirasi terdapat fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatdan dan fungsi mengayomi masyarakat. Hasil penelitian terahir faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Linsowu yang terdiri dari sumber daya BPD, mata pencaharian dimana mayoritas anggota BPD di Desa Linsowu bekerja sebagai nelayan sehinga waktu untuk bekerja menyelesaikan tugasnya sangat sedikit,faktor lain menyangkut dana, dan kerja sama dengan Kepala Desa Linsowu turut mempengaruhi fungsi BPD, hal ini disebabkan adanya sikap arogansi dari Kepala Desa dalam memutuskan suatu.Kata Kunci: Pelaksanaan fungsi, Pembangunan