Transformasi Digital Pengawasan Intern Pemerintah Tinjauan Hukum Pembangunan, Integritas, Keamanan Data, dan Intensitas Penggunaan AI (Studi Kasus: Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan)

Abstrak

Transformasi Digital di era Society 5.0 mempengaruhi pola kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI). Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menganalisa intensitas penggunaan AI, hubungan terhadap integritas pengawasan, dan mengelola risiko kebocoran data dari perspektif Hukum Pembangunan. Penelitian empiris ini mengambil studi kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini melibatkan 38 responden survei dan 8 responden wawancara kepada Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan intensitas penggunaan AI dengan hasil yang diharapkan, dimana 94,7% responden telah menggunakan AI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya namun hanya 21,1% keluaran AI sesuai dengan harapan responden. Kesenjangan terjadi akibat adanya Halusinasi AI dan bias algoritma. Untuk memitigasi risiko kesalahan pada keluaran AI, APIP secara mandiri hanya menggunakan keluaran AI sebagai Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dan dalam pengambilan keputusan didukung dengan Professional Skepticism and Professional Judgement. Penggunaan AI juga berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data privasi dan data rahasia Pemerintah (Data Breach). Hukum Pembangunan memberikan rekomendasi agar Pemerintah segera merancang hukum progresif, pengembangan platform AI milik Pemerintah, merancang petunjuk teknis penggunaan AI, pembentukan produk hukum daerah berbasis kearifan lokal, dan peningkatan literasi AI bagi APIP.

Kata kunci

• AI
• APIP
• Hukum Pembangunan
• Kebocoran Data
• Transformasi Digital