Article
Asesmen Sumber Daya dalam Kebijakan Pemberdayaan Sosial: Studi Evaluasi Input Program Kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Utara
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm. 29–44
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan sumber daya dalam implementasi kebijakan pemberdayaan sosial melalui pendekatan evaluasi input berdasarkan kerangka CIPP Stufflebeam. Studi ini menganalisis empat dimensi utama yaitu kelayakan sumber daya anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, rencana strategis dinas pemerintah daerah, dan perencanaan program. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan program dengan kapasitas implementasi yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakstabilan anggaran dengan fluktuasi penurunan hingga 67,6% yang menghambat kontinuitas program jangka panjang. Kekurangan sumber daya manusia mencapai 40-43% pada level operasional dengan distribusi yang tidak merata antara daerah perkotaan dan terpencil. Perencanaan strategis mengalami ketidakkonsistenan implementasi dengan variasi 33-100%, sementara perencanaan program masih didominasi aspek administratif dan politik dengan partisipasi masyarakat yang rendah. Sistem koordinasi antar-pemangku kepentingan bersifat terfragmentasi dan hierarkis, menciptakan kesenjangan antara desain program dengan kebutuhan konteks lokal. Temuan penelitian mengindikasikan perlunya transformasi sistem perencanaan menuju pendekatan berbasis bukti dan partisipatif, diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan strategis, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan program. Rekomendasi meliputi implementasi platform digital untuk perencanaan partisipatif, pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, dan pembentukan kerangka jaminan kualitas dengan mekanisme pemantauan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model evaluasi input untuk kebijakan sosial dan menyediakan dasar empiris untuk perbaikan implementasi program pemberdayaan masyarakat.