Article
Strategi Kebijakan Peningkatkan Sistem Pelaporan Kemetrologian Unit Metrologi Legal Kabupaten Kota ke Direktorat Metrologi
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm. 426–443
Abstrak
Pelaporan kegiatan tera dan tera ulang merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian ukuran, transparansi transaksi perdagangan, serta perlindungan konsumen. Namun, implementasi sistem pelaporan Unit Metrologi Legal (UML) di kabupaten/kota masih menghadapi tantangan serius, mulai dari rendahnya kepatuhan pelaporan, keterbatasan SDM, dinamika kelembagaan, hingga minimnya pemanfaatan digitalisasi. Studi ini menganalisis kondisi aktual penyelenggaraan pelaporan tera dan tera ulang berdasarkan data aplikasi SIMPEL Direktorat Metrologi serta wawancara dengan pemangku kepentingan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meski terdapat 404 UML di seluruh Indonesia, kepatuhan pelaporan masih fluktuatif, dipengaruhi faktor regulasi, kapasitas teknis, dan dinamika birokrasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian menawarkan strategi kebijakan berupa harmonisasi regulasi pusat-daerah, standardisasi format pelaporan nasional, penguatan kapasitas SDM, serta modernisasi aplikasi SIMPEL berbasis digital yang terintegrasi dan real-time. Implementasi roadmap 2025–2030 diharapkan dapat meningkatkan akurasi, konsistensi, serta keterlacakan data, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola kemetrologian. Dengan demikian, sistem pelaporan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel.