Article
Konstruksi Wacana Ketimpangan Hukum dalam Pemberitaan Fasilitas Mewah Lapas Cibinong di Kompas.com: Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk
Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), Vol. 11 No. 4 (2026), hlm. 3130–3147
Abstrak
Ketimpangan perlakuan hukum dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya hadir sebagai persoalan kelembagaan, tetapi juga dikonstruksi melalui cara media memilih tema, aktor, dan bahasa pemberitaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi wacana ketimpangan hukum dalam pemberitaan fasilitas mewah Lapas Kelas IIA Cibinong di Kompas.com menggunakan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif terhadap korpus 10 berita terbitan 23 September–1 Oktober 2026. Data berupa kata, frasa, kalimat, paragraf, dan struktur wacana dikumpulkan melalui dokumentasi digital, kemudian dianalisis pada dimensi struktur teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Hasil menunjukkan bahwa struktur makro membingkai isu sebagai praktik istimewa dan lemahnya pengawasan, sedangkan struktur mikro menonjolkan diksi seperti “mewah”, “klaster”, “vila”, “apartemen”, dan “berbayar”. Kalimat aktif menempatkan Ombudsman dan DPR sebagai aktor pengawas, sementara bentuk pasif cenderung mengaburkan pelaku dugaan pelanggaran. Pada dimensi kognisi sosial, Ombudsman dan DPR diposisikan sebagai pembuka fakta serta penjaga kepentingan publik, sedangkan warga binaan lebih banyak menjadi objek temuan. Analisis sosial memperlihatkan ketimpangan akses wacana karena aktor kelembagaan memperoleh ruang bicara dominan dibandingkan warga binaan dan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa Kompas.com secara diskursif membentuk persepsi tentang ketimpangan perlakuan dan persoalan akuntabilitas tanpa menetapkannya sebagai kesimpulan yuridis. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi tiga dimensi van Dijk secara simultan untuk membaca isu pemasyarakatan digital. Kontribusinya berupa kerangka analitis multidimensional bagi kajian wacana media hukum serta bahan evaluasi pemberitaan dan tata kelola pemasyarakatan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa ketimpangan hukum dalam berita dibangun melalui hubungan antara pilihan kebahasaan, representasi aktor, distribusi akses bicara, dan konteks kekuasaan institusional secara bersamaan di media.