Article
PERAN MANAJERIAL DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo, Vol. 6 No. 2 (2025), hlm. 702–710
Abstrak
Latar Belakang: Stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesi, termasuk di Kabupaten Wakatobi. Meskipun angka nasional menurun menjadi 19% pada tahun 2024, angka tersebut di atas target nasional 14%. Di Wakatobi sendiri, prevelensi stunting mengalami fluktuasi, yaitu 11% pada tahun 2022, turun menjadi 10,8% di tahun 2023, namun naik kembali menjadi 11,6% pada agustus tahun 2024. Penanggulangan stunting membutuhkan peran manajerial efektif dari Dinas Kesehatan, terutama dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran manajerial Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi dalam implementasi program penanggulangan stunting serta tantangan yang dihadapi. Tujuan: Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi menjalankan fungsi-fungsi manajerial dalam implementasi program penanggulangan stunting Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi, dimana hasil penelitian akan di bandingkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang di bahas. Proses analisis dilakukan segera setelah wawancara untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan yang dapat muncul. Hasil: Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi telah menjalankan fungsi manajerial dalam program penanggulangan stunting, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan secara rutin dan melibatkan lintas sektor. Pengorganisasian telah sesuai dengan tugas masing-masing instansi berdasarkan SK Bupati. Pelaksanaan program melibatkan puskesmas dan mitra lainnya meskipun masih terdapat kendala dalam distribusi tenaga kesehatan dan politisasi jabatan. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi rutin, namun pelaporan masih berfokus pada data kuantitatif. Hambatan utama adalah keterbatasan pelatihan, distribusi SDM yang belum merata, serta proses anggaran yang lambat. Kesimpulan: Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan fungsi manajerial dalam program penanggulangan stunting, namun masih menghadapi kendala pada distribusi SDM, politisasi jabatan, pelatihan yang terbatas, dan proses anggaran yang lambat. Pengawasan masih dominan pada data kuantitatif, sehingga di perlukan penguatan manajerial dan sistem pendukung