Article
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 MAKASSAR
Trajectories of Public Administration, Vol. 1 No. 2 (2024), hlm. 234–247
Abstrak
Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berfikir secara efektif, efisien dan juga produktif hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral. Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang dipegangnya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan analisis dampak kebijakan sertifikasi guru di dinas pendidikan kota Makassar khususnya di sekolah menengah kejuruan negeri 5 makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru membawa pengaruh positif bagi guru-guru yang ada di sekolah menengah kejuruan negeri 5 Makassar. Dengan adanya sertifikasi guru banyak guru yang mempunyai tingkat kemampuan kompetensi yang minim dapat lebih meningkatkan lagi kompetensinya menjadi lebih maksimal. Sertifikasi guru juga dapat memotivasi para guru untuk bekerja lebih baik lagi karena guru-guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dituntut untuk menjadi seorang guru professional. Kata Kunci: Dampak, Sertifikasi, Kebijakan, Guru, Dinas Pendidikan