HYBRID GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TENTANG KOLABORASI, TANTANGAN, DAN FAKTOR KEBERHASILAN

Abstrak

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep hybrid governance telah berkembang sebagai model tata kelola yang menekankan kolaborasi antara aktor publik dan non-publik, termasuk sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis literatur terkait hybrid governance, dengan tujuan memahami karakteristik, mekanisme implementasi, tantangan, dan faktor keberhasilan model ini. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa hybrid governance memungkinkan pembagian peran dan sumber daya yang efektif antaraktor, meningkatkan adaptabilitas dan inovasi dalam kebijakan publik. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh koordinasi, komunikasi, pembagian tanggung jawab, penggunaan teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas. Tantangan utama meliputi konflik kepentingan, perbedaan budaya organisasi, kesenjangan kapasitas, dan legitimasi publik. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas aktor, mekanisme kolaborasi yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, serta penelitian lanjutan untuk konteks lokal dan negara berkembang. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hybrid governance serta implikasinya bagi kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci

• Kebijakan Publik
• hybrid governance
• kolaborasi lintas sektor