Article
PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN KOTA SAMARINDA
Trajectories of Public Administration, Vol. 3 No. 1 (2026), hlm. 34–45
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman serta mengidentifikasi secara komprehensif faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menangani pengaduan pelayanan pada UPA Bahasa Universitas Mulawarman Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumenntasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan pengawasan Ombudsman dalam pengaduan pelayanan pada UPA Bahasa melalui beberapa tahapan proses pengawasan yaitu: (1) Menetapkan standar baik dari standar yang ditetapkan oleh Ombudsman dalam penanganan laporan pengaduan maupun standar yang ditetapkan oleh UPA Bahasa dalam pelaksanaan tes TOEFL (2) Mengukur standar yaitu pada tahap penerimaan laporan, pengukuran dilakukan dengan proses verifikasi formil dan verifikasi materill. Sedangkan pada tahap pemeriksaan laporan pengukuran ditinjau dari dasar hukum atau prosedur yang dimiliki instansi terkait yang dilaporkan serta arah komunikasi yang dilakukan. (3) Membandingkan standar dengan pelaksanaan. Setelah dilakukan pengukuran maka data hasil pengukuran dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dan hasilnya untuk laporan UPA Bahasa tidak ditemukan adanya indikasi maladministrasi yang dimaksud. (4) Mengambil tindakan korektif. Dalam laporan ini tidak adanya tindakan korektif sebab tidak ditemukan maladministrasi pada tahap sebelumnya. Untuk faktor pendukungnya yaitu: komunikasi pelapor dalam menyampaikan laporan serta sikap kooperatif dari kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor, ditambah dengan lokasi yang dekat sehingga mudah dijangkau oleh Ombudsman. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu: sulitnya komunikasi antar kedua belah pihak serta dari segi internal Ombudsman kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki.