Article
Analisis Penerapan Aplikasi e-Monev Kolimondi sebagai Upaya Penguatan Digital Government di Bappeda Kota Kendari
Trajectories of Public Administration, Vol. 3 No. 2 (2026), hlm. 210–220
Abstrak
Transformasi digital pada sektor publik merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk implementasinya adalah penggunaan aplikasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev) yang mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan aplikasi e-Monev Kolimondi sebagai instrumen penguatan Digital Government pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari serta mengidentifikasi manfaat dan hambatan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan yang dilaksanakan pada November 2025. Informan utama terdiri atas Staf Analisis Sistem Informasi dan Jaringan Bappeda Kota Kendari serta pengguna aplikasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-Monev Kolimondi berhasil mentransformasikan mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data secara real time. Sistem ini mampu mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi pembangunan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas sumber daya manusia, terutama tingginya pergantian administrator OPD, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) transfer pengetahuan, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta disparitas literasi digital antarpengguna. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Digital Government tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada manajemen perubahan organisasi dan penguatan kompetensi aparatur. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan digital daerah melalui penguatan aspek kelembagaan, kapasitas SDM, dan keberlanjutan implementasi sistem elektronik.