Article
Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film terhadap Perekaman Film Tanpa Izin melalui Fitur Siaran Langsung pada Aplikasi Bigo Live
Halu Oleo Legal Research, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 101–113
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Bigo Technology PTE. Ltd, melakukan perbuatan melawan hukum karena kerugian yang dialami pemilik hak cipta akibat perekaman film tanpa izin melalu fitur siaran langsung aplikasi Bigo Live oleh User Bigo Live dan untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemilik hak cipta film terhadap perekaman film oleh User Bigo Live via siaran langsung. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan, Perbuatan Bigo Technology, PTE. Ltd, tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 BW, hal ini dikarenakan terms and conditions yang mengikat antara pengguna dan penyedia aplikasi. Sehingga, pihak penyedia aplikasi tidak dapat dipersalahkan atau dibebankan tanggung jawab hukum. Tetapi, berbeda dengan pengguna aplikasi yang secara jelas memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada perbuatan, sifat melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan antara perbuatan dengan kerugian. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Film yang dirugikan dari aktivitas siaran langsung dapat berupa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak aplikasi Bigo Live, pihak pemerintah, maupun pihak bioskop, dan juga dapat melakukan upaya represif berupa tuntutan gugatan ganti kerugian yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 mengenai Perbuatan melawan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 38 ayat (1) mengenai pengajuan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 96 mengenai Gugatan ganti rugi secara keperdataan.