ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM KONTRAK KOMERSIAL

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan kontrak komersial yang menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat bantu menurut hukum positif di Indonesia, serta mengkaji formulasi pengaturan hukum penggunaan kecerdasan buatan dalam kontrak komersial. Perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kontrak komersial, khususnya dalam proses penyusunan, negosiasi, dan pelaksanaan kontrak yang semakin terotomatisasi. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan kontrak, kedudukan hukum kecerdasan buatan, serta pertanggungjawaban atas kerugian yang mungkin timbul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keabsahan kontrak komersial berbasis kecerdasan buatan tetap tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata; kecerdasan buatan tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum melainkan hanya sebagai alat bantu dalam sistem elektronik; implikasi hukum meliputi persoalan pertanggungjawaban, perlindungan data pribadi, dan potensi ketidakseimbangan para pihak; (2) formulasi pengaturan penggunaan kecerdasan buatan dalam kontrak komersial di Indonesia adalah pembentukan undang-undang khusus sebagai lex specialis yang memuat definisi dan klasifikasi sistem kecerdasan buatan, asas dan prinsip penggunaan kecerdasan buatan, standar transparansi dan explainability, perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum pengembang/penyedia/pengguna, pengaturan dalam kontrak elektronik, mekanisme audit dan sertifikasi, pengawasan otoritas berwenang, serta sanksi administratif, perdata, dan pidana yang melengkapi KUHPerdata dan UU ITE.

Kata kunci

• Hukum Indonesia
• Keabsahan Kontrak
• Kontrak Komersial
• kecerdasan buatan