IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah serta implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada penafsiran konstitusional bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mewajibkan keserentakan total pemilu nasional dan daerah. Pemisahan pemilu dipandang sebagai open legal policy yang bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi kompleksitas pemilu serentak, memperkuat sistem presidensial, serta melindungi hak konstitusional pemilih dan penyelenggara pemilu. Implikasi hukumnya meliputi rekonstruksi regulasi pemilu dan pilkada, penyesuaian kelembagaan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, perubahan siklus pemerintahan, penguatan desentralisasi dan akuntabilitas daerah, serta tantangan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan pembiayaan pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemisahan pemilu memerlukan penyesuaian regulasi yang komprehensif dan komitmen politik seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga.

Kata kunci

• Implikasi Hukum
• Mahkamah Konstitusi
• PEMILU