EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pejabat pemerintahan, khususnya Putusan Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.KDI dan Nomor 10/G/2023/PTUN.KDI, serta efektivitas sanksi administrasi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen resmi, putusan pengadilan, dan fakta pelaksanaan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi kedua putusan belum berjalan efektif meskipun telah inkracht. Penyebabnya meliputi tidak adanya mekanisme eksekusi yang bersifat memaksa, lemahnya penerapan sanksi administratif dan uang paksa (dwangsom), kekosongan norma operasional mengenai besaran dan tata cara penerapan dwangsom serta sanksi administratif, kewenangan PTUN yang terbatas pada teguran (aanmaning), ketergantungan pada atasan pejabat, minimnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya budaya kepatuhan pejabat. Akibatnya, putusan hanya sah secara de jure tetapi belum memberikan pemulihan hak secara de facto dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi eksekusi, perumusan sanksi administratif yang jelas, komitmen pejabat, serta pengawasan berjenjang agar putusan PTUN dilaksanakan secara efektif dalam kerangka negara hukum.

Kata kunci

• Efektivitas
• Eksekusi Putusan
• PTUN
• Pejabat Pemerintahan
• Sanksi Administratif