Penerapan Asas Keadilan terhadap Penetapan Limit pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLP) Kota Kendari

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis apakah penetapan nilai batas dalam proses lelang hak tanggungan oleh kantor pelayanan barang milik negara dan lelang memenuhi asas keadilan dan untuk menganalisis apakah tindakan penetapan nilai batas bawah dalam lelang eksekusi dapat dijadikan dasar untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan batas harga rendah di bawah harga pasar tidak mengandung prinsip keadilan prosedural (justice as fairness) dari John Rawls yang berpendapat bahwa, keadilan yang dimaksud adalah menjamin kepentingan semua pihak secara adil. Leadilan yang juga bersifat kontraktual, untuk mencapai prinsip keadilan bagi semua pihak harus dilibatkan. Keadilan prosedural dalam pelelangan adalah keadilan yang dilihat dari tata cara atau peraturan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pelelangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 dimana penetapan batas harga harus memberikan rasa keadilan prosedural jika debitur dapat berpartisipasi. dan dalam menentukan nilai batas harga dan tidak hanya ditentukan oleh kreditur, sedangkan tindakan menentukan nilai batas harga rendah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dititikberatkan pada benda jaminan berupa tanah yang diikat dengan hak tanggungan, sehingga tanah tersebut diikutsertakan dalam lelang eksekusi yang harga limitnya harus mengikuti nilai likuiditas, dalam menentukan limitnya. nilai yang paling sedikit harus sesuai dengan likuiditas sesuai dengan NJOP. Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. Keberadaan perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) sebagai konsumen di bidang perbankan sangat mendesak, karena pada kenyataannya kedudukan antara para pihak sering kali tidak seimbang. Adanya kondisi tersebut melatarbelakangi substansi undang-undang untuk memberikan pengaturan terhadap ketentuan pencantuman klausul baku. Dengan kerja sama yang baik antara kreditur dan debitur khususnya dalam hal perjanjian baku mengenai kredit atau pembayaran, diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) sehingga dapat meminimalisasi sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari. Debitur juga dapat melakukan upaya represif berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Kata kunci

• Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
• Lelang
• Perbuatan Melawan Hukum