Article
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan
Halu Oleo Legal Research, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 128–148
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan konsep Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk menganalisis kebijakan hukum perlindungan anak dalam proses penyidikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan Normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan, dengan analisis bahan hukum yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini menghasilkan bahwa pertama, Proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pornografi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaannya belum maksimal karena adanya kendala dan keterbatasan. Dalam proses penyidikan berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perihal penetapan masa tahanan dalam UU SPPA selama 7 hari dan perpanjangan 8 hari yang terhitung cukup singkat mengingat untuk pemenuhan alat bukti Tindak Pidana Pornografi memerlukan keterangan Ahli ITE, Ahli Digital Forensik serta Ahli Psikologis yang hasil pemeriksaannya memerlukan waktu paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permintaan pemeriksaan diterima oleh Ahli. Kedua, bahwa Kebijakan perlindungan hukum dalam Penyidikan proses penyidikan tindak pidana pornografi oleh Anak dalam praktiknya secara faktual dilakukan sesuai dengan konsep diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, diversi dilaksanakan sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak pelaku tindak pidana dengan tujuan perlindungan bagi anak dengan menempatkan posisi anak pelaku tindak pidana secara proporsional dalam penanganannya, sehingga dalam diversi penyidik bertindak sebagai victim offender mediation.