Pembuktian Tindak Pidana terhadap Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah yang Berada di Kawasan Hutan

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme pembuktian pidana terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berada di kawasan hutan dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berada di kawasan hutan .Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Hasil penelitian bahwa pembuktian pidana terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berada di kawasan hutan dengan menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berada di kawasan hutan yang dilakukan oleh pemohon maupun panitia A adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau berupa penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Yang mana para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh masing-masing para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Kata kunci

• Kawasan Hutan
• Penerbitan Sertipikat
• pembuktian
• pertanggungjawaban pidana