Penolakan Putusan Praperadilan oleh Penuntut Umum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan norma tentang pelaksanaan putusan praperadilan telah diatur pada KUHAP. Tetapi, pengaturan tersebut belum mengatur secara jelas terkait penolakan putusan praperadilan oleh penuntut umum. Pelaksanaan putusan praperadilan juga sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. Namun melihat adanya permasalahan terkait tidak adanya pengaturan surat edaran Jaksa Agung terkait masalah penolakan berkas menjadi dilema tersendiri bagi penyidik karena penyidik tidak tunduk terhadap teori. Dan Hasil Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Kdi menyatakan bahwa penyidikan harus dilanjutkan dan dilimpahkan ke penuntutan. Penyidik sebagai Termohon juga dapat mengajukan permohonan praperadilan tanpa harus mengambil sikap yang berlawanan dengan hasil penyidikan sendiri, sebagaimana diatur pada Pasal 80 yang pada pokoknya menyatakan “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Penuntut Umum seharusnya menerima penyerahan perkara, tersangka dan barang bukti dan melimpahkan perkara ke Pengadilan, atau apabila menurut JPU masih ada hal-hal yang perlu dilengkapi, dilakukan pemeriksaan tambahan, Perihal Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan) atau menghentikan Penuntutan. bukan dengan membuat blunder perkara dengan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik yang mengakibatkan Penyidik tidak mempunyai pilihan lain kecuali penyidikan; "Terpaksa" menerbitkan Penetapan penghentian.

Kata kunci

• Penolakan
• Penuntut Umum
• Putusan Praperadilan