Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa tidak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dan untuk menganalisis Formulasi restorative justice dalam tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa (a) Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa selama ini tidak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat extra ordinary crime dan sifatnya delik formil dimana pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya, tetapi dalam tataran praktik pendekatan restorative justice telah dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi yang nilainya dianggap lebih kecil dari pada biaya perkara penanganannya. Prinsip asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta pentingnya mempertimbangkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan serta arahan Kepala Kejaksaan Agung RI dapat menjadi alasan normatif pemberlakuan restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa (b) Formulasi restoratvie justice dalam tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi pengelolaan dana desa. Adapun formula restorative justice yakni pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi pengelolaan dana desa tidak lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pelaku bukanlah residivis tindak pidana.

Kata kunci

• Kepala Desa
• Penyalahgunaan
• Surat