Article
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin
Halu Oleo Legal Research, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 261–275
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bentuk-bentuk tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin dan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis pengkajian preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yaitu yang dapat dijatuhi pidana ada 4 bentuk yaitu melakukan penambangan tanpa izin, Menyampaikan data Laporan Keterangan Palsu, melakukan pencucian hasil tambang, dan tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Yang melanggar ketentuan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Masih terdapatnya praktik-praktik Penambangan ilegal belum tersentuh hukum yang terdapat di Sulawesi tenggara karena Penegakan hukum terhadap pertambangan Mineral Biji Nikel dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan Maksimal dan efektif. Mengingat bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana pertambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin, maka penjatuhan pidana seharusnya diorientasikan tidak hanya pada pelanggaran IPPKH melainkan pada perbuatan lain terkait Pencucian hasil tambang dan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini dapat diupayakan melalui penjatuhan sanksi hukuman (pidana) yang bersifat remidi (pembayaran ganti kerugian) melalui pidana denda dan sanksi tindakan yang bersifat daya paksa melalui pidana tambahan dalam Pasal 164 UU Minerba yang ditujukan sebagai pemulihan lingkungan hidup. Sehingga dapat memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana.