Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Izin Pengelolaan Limbah PT. Antam terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Pantai Pomalaa

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengelolaan limbah PT. Antam sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup. Untuk menganalisis pertanggungjawaban izin pengelolaan limbah PT. Antam yang berdampak pada kerusakan pantai Pomalaa. Hukum administrasi lingkungan adalah bagian dari pengembangan sebuah teori (ilmu) yang sangat relevan terhadap pemecahan isi hukum yang diangkat, sehingga dapat dipastikan bahwa eksistensi hukum administrasi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi hukum administrasi negara itu sendiri. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan kasus (case approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dengan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: Pengelolaan limbah PT. Antam belum sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI No. 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pertanggungjawaban izin pengelolaan limbah PT. ANTAM yang berdampak kerusakan pantai Pomalaa. Terhadap pelaku pencemaran limbah tanpa izin adalah pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan tetapi juga korporasi.

Kata kunci

• Dampak Kerusakan Lingkungan
• Pengelolaan Limbah
• Pertanggungjawaban Izin