Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan tidak dilakukannya pengisian pengusulan pengangkatan wakil bupati Buton Selatan serta untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum dengan Pendekatan Kasus, teori dan konsep, dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini adalah tidak dilakukannya pengisian pengusulan pengangkatan wakil bupati Buton Selatan sebagai akibat dilantiknya wakil bupati menjadi bupati definitif dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor peraturan perundang-undangan serta partai politik pengusung dan tidak adanya tenggang waktu pengusulan pengangkatan wakil bupati. Mekanisme pengusulan harus melalui usulan partai politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah ke rapat paripurna DPRD untuk dilakukan pemilihan. Konsekuensi hukum sebagai akibat tidak dilakukannya pengusulan pengangkatan wakil bupati Buton Selatan adalah adanya ketidakpastian hukum, dan secara kelembagaan, DPRD Buton Selatan harus bertanggungjawab akibat kekosongan wakil bupati. Praktiknya walaupun telah ada Panitia Pemilihan yang dibentuk DPRD sebagai pendelegasian kewenangan untuk melakukan persiapan pemilihan, panitia pemilihan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Kata kunci

• Kekosongan
• Konsekuensi Hukum
• Wakil