Analisis Hukum Diskresi Kepala Daerah terhadap penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dasar hukum pertimbangan penetapan kebijakan PPKM sebagai bentuk penanganan COVID-19 atas situasi darurat kesehatan dan Untuk menganalisis Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan PPKM sebagai tindakan diskresi kepala daerah dalam situasi darurat kesehatan tanpa penetapan Pemerintah Pusat. Jenis penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan didasarkan pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penanganan darurat Kesehatan di Indonesia. Pemberlakuan PPKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19, Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19,dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Hal ini bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, khususnya yang berada di daerah terdampak. Pemerintah Daerah dapat menetapkan PPKM melalui Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam bentuk diskresi. Kewenangan diskresi dalam konsep negara hukum dipakai oleh pemerintah daerah dalam keadaan tertentu atau pengecualian dari situasi normal. Dalam menetapkan suatu peraturan kebijakan PPKM secara sendiri-sendiri bagi wilayah tertentu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif agar tidak berdampak merugikan bagi masyarakatnya, maka tindakan diskresi perlu untuk dilakukan. Penetapan status darurat kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, terhadap daerah yang mengalami situasi kritis dan genting, karena mekanisme prosedural yang terlalu positivistik justru menghambat penanganan situasi darurat kesehatan.

Kata kunci

• Covid-19
• Diskresi
• Kepala Daerah
• PPKM