Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS

Abstrak

Hukum pidana Indonesia mengatur pelecehan seksual dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk RKUHP dan UU TPKS. Namun, RKUHP tidak memberikan batasan kekerasan seksual secara verbal, sementara UU TPKS mengaturnya pada Pasal 11 Ayat (1). Peraturan RKHUP diharmonisasikan untuk memudahkan delik pidana terkait percabulan, persetubuhan, dan perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, dan Pasal 425 KUHP berfungsi sebagai bridging article ke UU TPKS. Oleh karena itu, korban tindak pidana kekerasan seksual yang delik pidananya diatur dalam RKUHP dapat memperoleh hak-hak korban dan ditangani sesuai dengan hukum acara pidana khusus penanganan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Kata kunci

• Kekerasan Seksual Secara Verbal
• RKUHP
• UU TPKS