Article

Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

  • . Herman
  • Oheo Kaimuddin Haris
  • Sabrina Hidayat
  • Handrawan
  • Jabalnur
  • Dwi Nurrohmah Muntalib

Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 1–12

Abstrak

Kawin tangkap masih dipraktikkan di masyarakat suku Sumba Nusa Tenggara Timur, namun tidak sesuai dengan tradisinya karena sekarang menjadi praktik penculikan. Penangkapan perempuan secara paksa dalam kawin tangkap merupakan pelanggaran hukum dan dapat berdampak negatif terhadap psikologis perempuan. UU Perkawinan menegaskan bahwa kawin tangkap secara paksa tidak sesuai dengan asas perkawinan yang menciptakan keluarga bahagia dan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 22. Pemaksaan perkawinan termasuk pemaksaan perkawinan anak, dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau korban perkosaan dan diancam sanksi pidana maksimal 9 tahun penjara dan denda Rp200.000.000,- berdasarkan UU TPKS.

Kata kunci