Article
Pemeriksaan Ahli Kominfo dan Ahli Akademisi dalam Perkara Pembuktian Tindak Pidana ITE
Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 46–61
Abstrak
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan saksi ahli dari Kominfo dan akademisi dalam pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Keterangan ahli Kominfo dan akademisi memiliki kekuatan pembuktian yang sama, dan hakim dapat menggunakan atau tidak menggunakan keterangan ahli tersebut berdasarkan kebijakannya sendiri. Demikian pula, kedudukan saksi ahli ITE Kominfo dan ahli hukum dari akademisi dalam pembuktian tindak pidana ITE diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Keterangan ahli ITE dan ahli hukum juga bersifat bebas dan tidak mengikat, dan hakim dapat menggunakan atau tidak menggunakan keterangan ahli tersebut dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya.