Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan dan instrumen hukum yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang mencari kebenaran pragmatik berdasarkan kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang berlaku. Konstitusionalnya perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara bertanggung jawab untuk menjadikan hutan sebagai sumber penghidupan dan meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Perubahan fungsi kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi. Instrumen hukum yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan meliputi pengendalian penggunaan kawasan hutan, tata cara permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan sanksi administrasi penggunaan kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Kata kunci

• Kawasan Hutan
• Pertambangan
• Perubahan Penggunaan Fungsi