Tanggung Jawab Pejabat Berwenang dalam Menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pejabat dalam penerbitan dan pengawasan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Pejabat yang berwenang dalam penerbitan persetujuan tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur yang mendapat pelimpahan atau pendelegasian dari Menteri. Proses penerbitan persetujuan dilakukan melalui permohonan kepada Kementerian melalui Direktur. Dalam pengawasan pelaksanaan persetujuan, Menteri melakukan monitoring dan evaluasi yang dilimpahkan kepada Gubernur, namun jika tidak dapat dilaksanakan oleh Gubernur, Menteri dapat menarik pelimpahan atau delegasi dan menugaskan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Kata kunci

• Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
• Pertambangan
• Tanggung Jawab Pejabat