Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri

Abstrak

Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang pejabat kepolisian dalam penerimaan anggota Polri pada tahun anggaran 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat kepolisian dalam penerimaan anggota Polri serta untuk menganalisis penegakan sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap pejabat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pelanggar Briptu Bagas Ray Perdana (BRP) dari segi hukum administrasi negara dan/atau secara yuridis formal adalah termasuk dalam kategori "Penyalahgunaan Mencampuradukkan Wewenang" dengan unsur melakukan tindakan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Penegakan sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap pejabat kepolisian yang melakukan pelanggaran dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dengan mengacu pada Kode Etik Profesi Kepolisian yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Kata kunci

• Pejabar Kepolisian
• Penerimaan Anggota Polri
• penyalahgunaan wewenang