Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

Abstrak

Tulisan ini berfokus pada kebijakan hukum pengelolaan pertambangan berbasis kesejahteraan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pengelolaan pertambangan mineral logam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang didasarkan pada empat pilar utama, yaitu kebijakan hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara yang demokratis, tata kelola pertambangan mineral dan batu bara menggunakan standar kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, dan dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusak dan pencemar lingkungan hidup di bidang pertambangan. Konsep pengelolaan pertambangan mineral logam (nikel) berbasis kesejahteraan masyarakat sekitar tambang melibatkan regulasi tentang perizinan, pemanfaatan lahan, pengembangan wilayah, program CSR, dan keikutsertaan masyarakat sekitar dalam program community development yang dilaksanakan oleh perusahaan tambang.

Kata kunci

• Berbasis Kesejahteraan
• Kebijakan Hukum
• Pengelolaan Tambang