Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Bitcoin dalam Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstrak

Penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi syarat uang secara teori dan hukum mata uang di Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar sah. Oleh karena itu, Bitcoin tidak dianggap uang atau uang elektronik menurut undang-undang. Meskipun Indonesia melarang penggunaan Bitcoin dan mata uang virtual lain sebagai alat pembayaran, seiring waktu, Bitcoin diakui sebagai komoditi diperdagangkan di bursa berjangka. Regulasi di Indonesia berfokus pada prinsip pengenalan nasabah untuk mencegah kejahatan menggunakan Bitcoin dan mata uang virtual. Meski demikian, tantangan yang dihadapi termasuk pseudonimitas dan desentralisasi Bitcoin, yang membuat identifikasi pelaku kejahatan sulit dilacak. Ini menyulitkan pertanggungjawaban pidana terkait Bitcoin. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan uang digital, seperti Bitcoin, memiliki dampak negatif bagi Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan semacam itu. Kejahatan pencucian uang dapat dilakukan di dalam atau lintas batas teritorial negara.

Kata kunci

• Bitcoin
• Pencucian Uang
• pertanggungjawaban pidana