Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Terkait Penempatan Tahanan Anggota Polri pada Rumah Tahanan Negara

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa Ratio Legis Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan bagi Anggota Polri yang Melanggar Pidana memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan dan keamanan anggota Polri dari tindakan kekerasan yang dapat terjadi di dalam rutan, menjamin kerahasiaan perkara yang sedang ditangani, mencegah terjadinya afiliasi kejahatan di dalam penahanan, dan pelaksanaan prinsip praduga tak bersalah terhadap anggota Polri yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, realitas penempatan tahanan anggota Polri pada rumah tahanan belum dilaksanakan sebagaimana amanah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagi tersangka dan/atau terdakwa anggota Kepolisian Republik Indonesia, tempat penahanannya dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka dan/atau terdakwa lainnya. Akibat tidak dilaksanakannya PP Nomor 3 Tahun 2003, tujuan perlindungan atas keamanan jiwa dan rahasia profesi serta hak-hak anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berhadapan dengan hukum, belum terwujud secara realistis.

Kata kunci

• Anggota Polri
• Penempatan Tahanan
• Rumah Tahanan Negara