Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Perlindungan Hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik yang mana korbannya adalah korporasi. Penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat pada ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP. UU ITE merupakan wujud dari adanya asas lex specialis dari aturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, untuk itu terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. 2) Korporasi dapat menjadi korban dari adanya tindak pidana pencemaran nama baik, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang didapatkan korporasi ketika menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik ialah dengan cara pemulihan nama baik seperti semula dan restitusi. kejahatan yang dapat dilakukan hingga batas teritorial negara atau lintas negara.

Kata kunci

• Korporasi
• Pencemaran Nama Baik
• perlindungan hukum