Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan yang mengakibatkan kerusakan hutan sebagai tindak pidana, dan untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan yang Mengakibatkan Kerusakan Hutan Dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/Lh/2022/PN.Unh. Penelitian ini bersifat Normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, bentuk penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan terkualifikasi sebagai tindak pidana illegal mining yakni tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu melakukan penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua, pertanggungjawaban pidana sebagai implikasi hukum penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan yang mengakibatkan kerusakan hutan yakni dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda, yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kata kunci

• Kawasan Hutan
• Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan
• pertanggungjawaban pidana