Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Korupsi di Luar Pengadilan

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa penormaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di luar pengadilan pada dasarnya tidak diatur dalam rumusan delik UUTPK sebab norma hukum penyelesaian perkara tindak pidana korupsi masih berorientasi pada semangat pemidanaan berupa penjara yang terbukti tidak dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan pemidanaan sebagaimana dalam rumusan pasal 4 UUTPK ternyata memberikan dampak negatif terhadap pembangunan nasional sebab masih banyak kerugian negara hasil tidak pidana korupsi yang tidak dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di luar pengadilan menjadi Pilihan alternatif yang tepat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Dan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di luar pengadilan terkait penentuan batas minimum kerugian negara tidak perlu diatur batasannya selama pelaku mampu mengembalikan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang salah satunya berupa penambahan bunga karena telah mengedapkan/menyimpan dan menikmati kekayaan negara maka dapat diselesaikan di luar pengadilan. Konsekuensi pembatasan secara limitatif kerugian negara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional karena secara teoritis semakin besar jumlah pengembalian kerugian negara maka semakin cepat pemulihan ekonomi nasional sehingga tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam berbagai aspek akan tercapai.

Kata kunci

• Di Luar Pengadilan
• Kebijakan Hukum Pidana
• Penyelesaian Korupsi