Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan penggeledahan dalam keadaan mendesak dapat dibenarkan secara normatif sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (1), Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 5 ayat (1) huruf a di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam pendekatan teori hukum, penggeledahan dalam keadaan mendesak dapat dibenarkan dengan memperhatikan asas keperluan dan keseimbangan dengan syarat tertentu yakni Tindakan penyidik tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan tindakan harus benar-benar diperlukan (Noodzakelijk. Notwendig), dan penggeledahan dalam keadaan mendesak merupakan kewenangan diskresi yang tidak melanggar hak privasi sebab sifat yang privasi dapat dibatasi dan selama tindakan kepolisian telah di dasarkan pada pertimbangan pencegahan, penegakan dalam rangka mewujudkan ketertiban hukum yang dilakukan sebagai bentuk perintah atas jabatannya dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara ketegasan dan persuasif.