Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Lahan Brimob Polda Sultra

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa terhadap lahan Brimob Polda Sultra merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP, karena SKT diterbitkan di atas lahan yang sudah dikuasai oleh Brimob Polda Sultra yang memenuhi ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPA dan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, penerbitan sertifikat tanah tidak termasuk perbuatan melawan hukum sehingga sertifikat yang diterbitkan atas lahan Brimob dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana terkait penerbitan SKT terhadap lahan Brimob Polda Sultra didasarkan pada unsur kesalahan dan kesengajaan terdakwa. Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam menerbitkan SKT untuk lahan yang masih memiliki potensi masalah hukum. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan hak penguasaan, dan dari segi hierarki peraturan hukum, penerbitan SKT mengabaikan Surat Keputusan Nomor 137 Tahun 1980 tentang penunjukan area tanah negara bebas dan Surat Keputusan Nomor 187 tahun 1981 yang kedudukannya lebih tinggi.

Kata kunci

• Hak Atas Tanah
• Penerbitan Sertipikat
• penyalahgunaan wewenang