Article
Kebijakan Formulasi Kejahatan Sekstorsi dalam Sistem Pidana Indonesia
Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 662–674
Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Kebijakan Formulasi Pidana pada pelaku yang melakukan sekstorsi menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa meregulasi sekstorasi terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP namun dengan catatan bahwa frasa kekerasan dan ancaman kekerasan yang terdapat dalam pasal tersebut berbeda maksud dengan ancaman yang terdapat dalam kasus sekstorsi. Selain itu juga ketentuan hukum positif yang ada kaitannya dengan sekstorsi yaitu Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE. Dalam kebijakan formulasi perlu dimasukkannya unsur pemerasan, pengancaman penyebaran foto atau video pribadi seseorang yang memiliki muatan pornografi, dan penyebaran foto atau video pribadi seseorang yang memiliki muatan pornografi secara bersamaan oleh karena itu penulis sudah menawarkan suatu formulasi yang uraiannya berada pada artikel ini.