Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim menjatuhkan putusan pemidanaan di bawah batas minimum dalam perkara putusan nomor 563/Pid.Sus/2020/PN.Kdi hanya mempertimbangkan aspek yuridis teoritis karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak mempertimbangkan aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif pedagogis dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan yang telah diselesaikan melalui upaya perdamaian, dan putusan belum di dasarkan Pada Penerapan Asas Proporsionalitas dimana hakim dalam putusan tersebut harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (restutitio in integrum) dan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dengan demikian bahwa asas proposionalitas dalam Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2020/PN.Kdi lebih mengedepankan pada ancaman sebagai proporsionalitas preventif dan proporsionalitas represif dan bukan proporsinalitas objektif yang bersifat memulihkan dan memelihara keseimbangan dan keadilan.

Kata kunci

• Asas Proporsionalitas
• Tindak Pidana Persetubuhan
• anak