Kewenangan BPK dalam Perhitungan Selisih Harga Pengadaan Barang dan Jasa yang Dapat Dihitung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Akibat hukum yang ditimbulkan atas kewenangan BPK dalam perhitungan selisih harga pengadaan barang dan jasa yang dapat dihitung dalam perkara tindak pidana korupsi adalah memperlambat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga tidak sejalan dengan norma kepastian hukum, prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga berdampak pada penumpukan perkara korupsi di tingkat penuntutan karena harus menunggu hasil audit BPK maupun BPKP dan 2) Kebijakan hukum pidana pembatasan kewenangan BPK dalam perhitungan selisih harga pengadaan barang dan jasa yang dapat dihitung dalam perkara tindak pidana korupsi sangat penting dalam percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Standar jumlah kerugian dapat menjadi dasar pembatasan kewenangan baik bagi BPK, BPKP maupun Kejaksaan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan prinsip efisiensi penanganan perkara korupsi dan mempercepat pengembalian kerugian negara yang akan berdampak baik terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kata kunci

• Kewenangan BPK
• Pengadaan Barang dan Jasa
• Tindak Pidana Korupsi