Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap pemaksaan perkawinan yang baru diketahui setelah perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan ini mencakup aspek pelindungan korban, yang diberikan dalam waktu lambat, yaitu 1 x 24 jam setelah pemberian Pelindungan sementara. Kepolisian memiliki kewajiban mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK sesuai peraturan perundang-undangan setelah menerima laporan, serta harus memberikan hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan kepada korban di semua tahapan peradilan pidana. Namun, penanganan pemaksaan perkawinan yang terjadi setelah perkawinan berlangsung tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik dalam hal jangka waktu pelaporan maupun daluwarsanya pelaporan. Oleh karena itu, ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU TPKS tetap berlaku, seperti yang diatur dalam KUHP terkait daluwarsa penuntutan. Pasal 78 ayat (1) KUHP menjadi acuan dalam menentukan batas waktu pelaporan tindak pidana pemaksaan perkawinan. Jika pemaksaan perkawinan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun sesuai Pasal 10 UU TPKS, maka tenggang waktu pelaporan korban yang telah menjalani perkawinan paksa adalah 12 tahun sejak terjadinya pemaksaan perkawinan tersebut.

Kata kunci

• Kebijakan Hukum Pidana
• Pemaksaan Perkawinan
• UU TPKS