Article
Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional
Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 369–383
Abstrak
Penelitian ini menunjukkan penyalahgunaan senjata tajam dalam perspektif hukum adat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai adat karena akibat perbuatan tersebut akan berdampak pada terkikisnya nilai kesakralan atas penggunaan senjata tradisional yang bukan pada tempatnya. Namun demikian, senjata tajam jika digunakan dalam dengan tujuan melindungi kehormatan dan muruah nilai-nilai adat dari gangguan tertentu, maka penggunaan senjata tajam menjadi sebuah kebenaran yang diperbolehkan oleh adat yang dikenal dalam falsafah masyarakat adat tolaki yang berbunyi “inae kona sara iye pinesara inae lia sara iye pinekasara”. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam tradisional tidak hanya menjadi tanggung jawab alat negara dalam hal ini aparat penegak hukum tetapi menjadi tanggung jawab oleh lembaga adat dan/atau masyarakat adat yang dapat menjatuhkan sanksi baik berdasarkan hukum positif maupun hukum adat. Penerapan sanksi dapat ditujukan secara personal atau bersifat kolektif apabila perbuatan tersebut mengatasnamakan Lembaga adat tertentu. Dalam konteks hukum positif penggunaan senjata tajam mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sedangkan dalam hukum adat penggunaan senjata tajam yang buka pada tempatnya akan dijatuhi sanksi menutup malu (mondutu ora’i), meminta maaf (mongoni o’ambo), hukuman adat seperti disuruh kerja paksa (pinoko mbei’ indi’o) dan diusir pindah dari kampung (tinamba lako) yang dilanjutkan dengan pembersihan alam (mosehe wonua).