Pemenuhan Hak Keperdataan Seorang Anak Sebagai Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II (LPKA Kendari)

Abstrak

Penelitian ini membahas hak keperdataan narapidana anak dan pelaksanaan pembinaan di LPKA. Studi ini menggunakan analisis normatif melalui produk hukum. Hasilnya menunjukkan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari telah disesuaikan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perubahan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak mencakup komunikasi, sikap pelaksanaan, tugas dan kewajiban, sumber daya pendukung, dan koordinasi. Hambatan perlindungan hukum meliputi upaya hukum, anggaran, pembinaan, dan kerja sama membina. Solusinya termasuk komunikasi aktif dengan jaksa penuntut umum, upaya hukum, keterlibatan pemerintah daerah dalam anggaran, dan kerja sama melalui MoU dengan institusi terkait.

Kata kunci

• Hak-hak Keperdataan
• LPKA
• Narapidana Anak