Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan carding dalam hukum pidana Indonesia melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menangani kasus kejahatan dunia maya, khususnya carding, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengriminalisasi cybercrime melalui interpretasi ekstensif. Di samping Undang-Undang ITE, tindak kejahatan carding juga dapat dijerat oleh Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yang terkait dengan pencurian dan penipuan. Undang-Undang ITE mengatur carding dengan lebih rinci, seperti Pasal 30 jo. Pasal 46 yang mengacu pada pencurian dalam kasus carding, dan Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 50 yang mengarahkan pada pencurian melalui kerja sama. Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 jo. Pasal 48 mengatur penipuan dalam carding, khususnya melalui perolehan data kartu kredit orang lain dan transaksi online. Dalam konteks ini, sanksi pidana yang relevan termasuk penjara dan denda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang-Undang ITE. Terkait sanksi untuk pelaku kejahatan carding di Indonesia, Undang-Undang ITE berfungsi sebagai hukum khusus yang mengatur sanksi. Sementara KUHP berperan sebagai hukum umum yang sanksinya bergantung pada apresiasi hakim terhadap bukti dalam persidangan.

Kata kunci

• Cyber Crime
• Hukum Pidana
• Kejahatan Carding