Penjatuhan Sanksi Pidana Percobaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.Sus. TPK/2021/PN.Kdi)

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.Sus TPK/2021/PN.Kdi, hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya dan kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Kerugian negara yang terjadi berada di bawah batas Rp. 50.000.000,- sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2022. Majelis hakim menganut teori restorative justice yang bertujuan melindungi korban, dalam hal ini negara, dengan mengenakan kewajiban pertanggungjawaban kepada terdakwa yang merugikan negara. Namun, terdapat dissenting opinion oleh Hakim Anggota II yang menganggap putusan ini melanggar Pasal 9 UU PTPK karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tanpa wewenang dan memalsukan tanda tangan pejabat, yang bertentangan dengan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PTPK.

Kata kunci

• Penjatuhan Sanksi
• Pidana Percobaan
• Tindak Pidana Korupsi