Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui Restorative Justice

Abstrak

Kekuatan restorative justice di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Tingkat Pengadilan dan Pada tingkatan Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Secara normatif kekuatan hukum restorative justice memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan syarat dan ketentuan yang diatur pada masing-masing penegak hukum dalam hal ini penyidik, kejaksaan dan pengadilan. Bentuk kebijakan formulasi penerapan restorative justice tindak pidana pencabulan agar tidak menimbulkan disparitas dalam penerapannya dapat dilaksanakan dengan memformulasi kembali jenis tidak pidana, nilai kerugian, akibat hukum yang ditimbulkan serta tahapan mana proses penanganan perkara sedang dijalankan untuk dapat atau tidaknya diterapkan kebijakan restorative justice dan Harmonisasi pengaturan norma restorative justice di semua tingkatan sistem peradilan baik penyidikan, penuntutan dan pengadilan sehingga tidak menimbulkan disparitas dalam penerapannya.

Kata kunci

• Penyidik
• Restorative Justice
• Tindak Pidana Pencabulan