Kebijakan Aplikasi Pengembalian Keuangan Negara oleh Kejaksaan

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejaksaan dapat menggunakan sarana penal dan sarana non penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama dalam upaya pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana penal meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi, sedangkan sarana non penal dilakukan melalui fungsi dan tugas jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara perdata. Profesionalisme jaksa sangat berhubungan dengan keterampilan, keahlian, dan penguasaan teknis yang tinggi serta kemampuan untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa mempunyai kewenangan melalui instrumen pidana dan perdata. Proses pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara melalui beberapa tahap, yaitu pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian kerugian negara.

Kata kunci

• Kejaksaan
• Kerugian Negara
• Tindak Pidana Korupsi